Kabar Lokal -Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas melakukan kunjungan kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) / BKKBN Republik Indonesia, Rabu (11/3/2026) di Ruang Rapat Stunting Gedung Halim 1 BKKBN.
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar digelar dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penanganan stunting di Kabupaten Sambas.
Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas disambut oleh Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga RI, Samsul bersama jajaran.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar menegaskan bahwa DPRD Sambas berkomitmen penuh mendorong percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sambas, salah satunya melalui konsultasi ke BKKBN.
Menurut Abu Bakar, upaya percepatan penurunan stunting sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan berkualitas di masa depan.
“Konsultasi ini kami lakukan untuk mendapatkan penguatan program dan strategi dari pemerintah pusat agar penanganan stunting di Kabupaten Sambas dapat dilakukan lebih optimal,” tegas Abu Bakar.
Lebih jauh Abu Bakar memaparkan untuk menangani stunting pada tahun 2026 Kabupaten Sambas mendapat anggaran oprasional lebih dari Rp.4miliar yang tersebar dalam 13 kegiatan.
“Program ini tentunya harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” jelas Abu Bakar.
Tak hanya itu, Abu Bakar juga mengingatkan agar seluruh pihak berkolaborasi dalam memaksimalkan program pemerintah dalam menangani stunting, termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.
Selain itu, Abu Bakar menekankan pentingnya pendekatan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan pemenuhan gizi keluarga sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini.
“Perusahaan diharapkan dapat berkontribusi, misalnya melalui pembangunan jamban sehat dan perbaikan lingkungan permukiman masyarakat,” ujar Abu Bakar.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Mardani berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan penambahan dukungan anggaran untuk program percepatan penurunan stunting di daerah.
Menurut Mardani, pada tahun 2025 Kabupaten Sambas mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp.7miliar untuk program penanganan stunting. Namun pada tahun 2026 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi Rp.4miliar lebih
“Kami berharap ke depan ada penambahan kembali dukungan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga berbagai program percepatan penanganan stunting di Kabupaten Sambas dapat berjalan lebih maksimal,” harap Mardani.
Dalam kesempatan ini, Mardani menilai dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk memperluas jangkauan program, mulai dari peningkatan gizi keluarga, perbaikan sanitasi, hingga penguatan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Menanggapi hal ini, pihak Kemendukbangga mendukung pembangunan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Salah satunya melalui transformasi kebijakan yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui program-program prioritas seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), pemerintah mendorong keterlibatan berbagai pihak untuk membantu keluarga berisiko stunting, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan anak yang menjadi periode paling krusial dalam tumbuh kembang.
Selain itu, Kemendukbangga juga menekankan pentingnya pemanfaatan data keluarga secara akurat sebagai dasar perencanaan program, penguatan peran kader dan penyuluh keluarga berencana di lapangan, serta kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga.***
