Kabar Lokal -Usai viral di media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas yang dikritik oleh warganet yang menilai pelayanannya kurang memuaskan. Kepala Dinas Dukcapil, Wahidah akan melakukan konfirmasi dan introspeksi secara internal.
“Saya tetap konfirmasi dan introspeksi di dalam, perubahan sistem dengan SIAK Terpusat kerja ekstra dinas, mengingat kadang server pusat masih sibuk, sehingga yamg diajukan belum ready,” kata Wahidah saat dikonfirmasi, Kamis (6/7/2023).
Menurut Wahidah, dalam proses pembuatan KTP keterlambatan juga kerap diakibatkan oleh masalah server, data, maupun kurangnya ketersediaan blangko.
“Dan masalah data yang masih dan belum tunggal, sama-sama kita mengecek data, ini yang menyebabkan terkendala, kecuali data clear,” ungkap Wahidah.
Terakhir, Wahidah menyebutkan bahwa kebutuhan blangko untuk kabupaten Sambas kurang lebih sekitar 80ribu. Sementara ketersediaan jumlah blangko hanya sekitar 50%. Hal itu tidak hanya dialami Kabupaten Sambas saja, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia.
“Ye, salah satu akibat permintaan KTP masyarakat tidak dimbangi dengan kebutuhan blangko yang disediakan pusat. Kebutuhan blangko kabupaten/kota se-Indonesia tidak sesuai dengan pesediaannya,” sebut Wahidah.
“Kebutuhan blangko kabupaten Sambas kurang lebih 80 ribu, tapi yang terpenuhi kurang lebih 50 %,” pungkas Wahidah.
