Kabar Lokal -Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, memimpin kunjungan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (9/11/2026).
Turut hadir Ketua DPRD, Abu Bakar, sejumlah anggota DPRD, Camat Sajingan Besar, Kepala DAD Kecamatan Sajingan Besar, Gakum Kehutanan serta Tokoh Masyarakat Kecamatan Sajingan Besar
Kunjungan ini di laksanakan dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi terkait aspirasi masyarakat terkait persoalan Taman Wisata Alam (TWA) Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.
Adapun aspirasi masyarakat yang disampaikan yakni mulai dari persoalan status lahan yang masuk kawasan TWA, penataan batas kawasan hutan, hingga penanganan perkara Suryanto Gao yang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegakan hukum kehutanan.
Koordinasi ini merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sambas pada 20 Oktober 2026 bersama masyarakat Sungai Bening, Batang Air, dan Asuansang, Kecamatan Sajingan Besar.
Lery Kurniawan Figo mengatakan kedatangan DPRD Kabupaten Sambaske BKSDA merupakan bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Figo juga menyampaikan aspirasi agar warga yang tersangkut perkara tersebut dapat dibebaskan dan status tersangka Suryanto Gao dicabut.
“Kami datang ke BKSDA untuk menyampaikan langsung hasil RDP tanggal 20 Oktober 2026. Ini adalah tugas kami sebagai DPRD, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Sungai Bening, Batang Air, dan Asuansang, agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik,” kata Figo.
Menurut Figo penanganan perkara tersebut perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat. Ia menilai penyelesaian melalui hukum adat dan pendekatan restoratif perlu dikedepankan, terutama jika perbuatan yang dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan dilatarbelakangi ketidaktahuan.
Secara tegas Figo mewakili masyarakat menyampaikan bahwa pihaknya minta dikedepankan penyelesaian administratif dan restoratif pemulihan fungsi lingkungan ketimbang penerapan sanksi pidana.
“Karena proses penegakan hukum pidana yang menetapkan warga setempat sebagai tersangka ini sudah menimbulkan keresahan sosial dan potensi gangguan keamanan wilayah di sekitar Desa Sungai Bening,” ujar Figo.
Selain persoalan hukum, pihak DPRD Kabupaten Sambas juga meminta agar peta kawasan TWA yang masuk ke wilayah permukiman dan kebun masyarakat ditinjau kembali.
Figo meminta BKSDA memperjelas batas kawasan melalui pemasangan tanda tapal batas yang mudah diakses masyarakat serta melakukan sosialisasi sebelum perubahan kawasan hutan dilakukan.
Untuk itu pihak DPRD Kabupaten Sambas juga mendorong BKSDA berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dalam proses perubahan kawasan hutan.
Selain itu, BKSDA Kalimantan Barat juga diminta mendampingi usulan revisi kawasan hutan yang diajukan masyarakat bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, kepada Pemerintah Daerah, DPRD meminta pembentukan tim khusus yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat untuk melakukan pemetaan serta mengawal usulan revisi kawasan hutan di Sajingan Besar.
DPRD Kabupaten Sambas juga mengusulkan agar Raperda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat kembali dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
“Kami minta dibentuk tim khusus untuk pemetaan hutan di Sajingan Besar ini. Momentum ini harus menjadi wadah berharga untuk menyelamatkan hutan kita, sekaligus menjaga masyarakat,” pungkas Figo.
Terakhir, Figo berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat menghasilkan penyelesaian persoalan TWA Sungai Bening secara adil dan menyeluruh, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, kondisi sosial masyarakat, serta kelestarian hutan.***












