Kabar Lokal -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Selasa (14/5/2024) di Jakarta.
Kunker yang dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD diikuti oleh anggota Komisi I DPRD Sambas. Kunker ini digelar untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait tahapan pembentukan Satuan Organisasi Tata Kerja Pengelola Perbatasan di Daerah.
Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar mengungkapkan, Kunker yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sambas sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Sambas sebagai salah satu wilayah perbatasan RI.
“Seharusnya, Kabupaten Sambas notabene berbatasan dengan negara tetangga, memiliki SOTK menangani pengelolaan perbatasan selevel Badan. Karena kita memiliki dua pintu pelintasan batas, Aruk di Sajingan Besar dan Temajuk di Paloh,” ungkap Abu Bakar.
Legislator partai Gerindra itu senang, mengingat BNPP RI telah menyambut baik upaya DPRD Kabupten Sambas dalam melakukan upaya pembentukan SOTK Pengelola Perbatasan di wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas.
“Kita bersyukur, BNPP RI mendukung kita membentuk badan pengelola perbatasan dan sebenarnya BNPP berharap pembentukan ini direalisasikan jauh hari sebelumnya guna mempercepat kemajuan dan pembangunan perbatasan,” ungkap Abu Bakar.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Sambas, Ferdinan Syolihin mengapresiasi BNPP RI yang telah memberikan atas dukungan penuh dan mendorong pembentukan SOTK Pengelola Perbatasan di wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas.
“Kita konsultasi dan berdialog dengan pejabat BNPP RI, semua yang menyambut kedatangan wakil rakyat sambas, menyatakan mendorong agar segera dilakukan pembentukan badan pengelola perbatasan, mereka siap mengawal segala prosesnya,” ujar Ferdinan.
“Kita juga berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Sambas, yang sehari sebelumnya telah beraudiensi dengan BNPP sekaligus menyerahkan proposal pembentukan badan pengelola perbatasan daerah,” timpal Ferdinan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sambas, Lerry Kurniawan Figo merasa prihatin, mengingat Kabupaten Sambas yang memiliki dua titik wilayah perbatasan, namun belum memiliki SOTK Pengelola Perbatasan di wilayah Perbataan Kabupaten Sambas.
Menurut Figo, dengan besarnya potensi wilayah perbatasan Negara yang ada di Kabupaten Sambas harus memiliki pengelolaan yang baik dan optimal agar dapat memaksimalkan potensi yang ada.
“Kami lihat potensi perbatasan saat ini luar biasa dan hingga saat ini, pengelolaannya masih belum optimal dan maksimal, karena tingkat daerah kabupaten, kita tidak memiliki badan khusus pengemban tugas dan fungsi pengelolaan perbatasan,” pungkas Figo.
