Kabar Lokal -Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pencemaran Sungai Sambas, Kamis (31/7/2025) di Aula Rangkaya Kantor Bupati Bengkayang.
Kegiatan Rakor ini digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal serta diikuti oleh pihak terkait lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar mengatakan kehadiran DPRD Kabupaten Sambas dalam Rakor tersebut adalah bentuk kepedulian terhadap keluhan masyarakat terkait pencemaran air di Sungai Sambas.
Tak hanya itu, Abu Bakar juga mengungkapkan bahwa Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari konsultasi yang dilakukan DPRD kabupaten Sambas ke Dinas LPH Provinsi Kalbar beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah, kita bisa hadir di kantor bupati Bengkayang ini untuk silaturahmi dan koordinasi terkait percepatan penanggulangan permasalahan pencemaran air sungai sambas” ungkap Abu Bakar.
Abu Bakar menegaskan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni melakukan percepatan proses ijin Pertambangan Rakyat (IPR) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke kementerian ESDM RI.
Menurutnya kolaborasi beberapa daerah akan dapat mempercepat proses perizinan diterima oleh kementerian ESDM. Ia meyakini jika izin tersebut diterbitkan permasalahan lingkungan akan semakin menurun.
“Sinergi dan kolaborasi daerah akan dapat mempercepat IPR dan WPR dari Mentri ESDM, Apabila ijin ini sudah terbit, kita yakin permasalahan lingkungan akan menurun” tegas Abu Bakar.
Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan terkait permasalahan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten akan melakukan pengecekan serta pengobatan didaerah terdampak.
Selain itu, Abu Bakar juga mendorong agar pihak perusahaan turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan air bersih, salah satunya dengan penyediaan sumur bor di lokasi rawan terdampak pencemaran air.
“Kita berharap kedepan untuk daerah yang rawan pencemaran air sungai untuk bisa dibangun sumur bor untuk alternatif ketersediaan air bersih masyarakat,” pungkas Abu Bakar.***
